UTAMA

Soal Dugaan Penyelewengan Dana BOS dan Pemecatan Sekelompok Guru, Komisi IV Bakal Datangi Oknum Kepsek CIBINONG - Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor berjanji bakal menindak lanjuti adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terindikasi dilakukan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Swasta (SDS) Mitra Tajur Halang Bogor. Hal itu dikatan oleh wakil ketua komisi IV DPRD fraksi Golkar, Ridwan Muhibi. Ia menyebut, dirinya berjanji akan melakukan kunjungan ke sekolah bersangkutan untuk menindak lanjuti adanya indikasi tersebut. "Coba kirimkan nomor salah satu gurunya untuk saya telfon, mau saya arahkan laporan ke Komisi IV, dan atas dasar laporan itu kami di Komisi IV akan melakukan kunjungan ke yayasan tersebut," ujar Ridwan saat dihubungi Bogorupdate.com, Rabu (25/11/2020). Dia melanjutkan, untuk kaitan adanya indikasi Penyelewengan dana BOS yang dilakukan oknum kepsek itu, dirinya meminta secara tegas kepada manager BOS Kabupaten Bogor yakni Atis Tardiana untuk menyikapi secara tegas dugaan tersebut yang diungkap sekelompok guru yayasan itu yang kini juga telah dipecat sepihak oleh oknum kepsek bersangkutan. "Kan manager BOS Kabupaten Bogor pak Atis Tardiana yang juga selaku Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik), jangan hanya diam karena ini menyangkut anggaran negara," tegasnya. Menurutnya, dalam melakukan pemberhentian terhadap guru itu tidak harus didasari adanya teguran awal, jangan malah langsung dipecat begitu tanpa adanya pesangon ataupun jasa nya selama mengajar di Yayasan itu. "Harusnya kalau mau diberhentikan berikan teguran dulu itu pun kalau memang ada kesalahannya. Jangan malah sebaliknya, hanya meminta ke transaparan penggunaan dana BOS kepsek lantas memecat tenaga pendidiknya itu. Hal ini saya anggap sudah salah kaprah," jelasnya. Baginya, sambung dia, jika ada pihak manapun yang mempertanyakan penggunaan anggaran milik negara itu berhak bagi siapa pun. Pasalnya, anggaran dari rakyat untuk rakyat ini dalam penggunaannya di ranah apapun mesti diawasi secara bersama-sama. "Jadi wajar saja kalau ada guru menanyakan pengelolaan dana BOS kepada kepseknya, karena penggunaannya juga kan harus terbuka dan dapat diketahui oleh siapapun," jelasnya. Diketahui, Sejumlah mantan guru Sekolah Dasar Swasta (SDS) Mitra Tajur Halang, mengontrog kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor guna meminta keadilan atas pemecetan sepihak yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) nya tersebut. Salah seorang perwakilan guru, Esragia Tarigan mengatakan, pemecatan sepihak ini berawal hanya dari soal permintaan transparansi terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pihak yayasan. Pasalnya, dirinya beserta pengajar yang lainnya itu selama ini hanya diberikan honor gaji sebesar 200 sampai Rp300 ribu perbulan yang bersumber dari anggaran pemerintah (BOS, red) tersebut. Sementara, data yang diperoleh oleh guru yang diberhentikan dengan cara tidak terhormat itu mereka mendapati, bahwa pihak kepsek maupun sekretaris yayasan tersebut membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS kepada pemerintah dengan pagu anggaran pembayaran honor guru per orang sebesar Rp3,400,000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terpisah, Sekdisdik Kabupaten Bogor, Atis Tardiana membantah, bila pihaknya di anggap angkat tangan dalam menyelesaikan permasalahan konflik itu. Menurutnya, dalam perihal pertama yang mana Kepsek yang bersangkutan (Kepsek) tidak melaporkan penggunaan dana BOS itu kepada pemilik yayasan. “Berarti itu kan internal mereka dong, yang mana dana BOS tidak dilaporkan ke yayasan kan itu ranahnya internal mereka,” sebutnya. Baginya, selama ini Disdik Kabupaten Bogor perihal penggunaan dana BOS bagi sekolah yang berada di Kabupaten Bogor ini berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang dibentuk. Selain itu, sambungnya, kaitan adanya dugaan laporan LPJ palsu yang di ungkapkan oleh guru yang dipecat itu baginya tidak akan mungkin Disdik mesti mengawasi seluruh sekolah yang notabane memperoleh bantuan dana BOS itu harus di awasi satu persatu. "Terus terang lah kami kalau mesti mengawasi satu persatu pengelolaan dana BOS itu tida mudah. Karena anggota kami hanya ada 8 orang, intinya si kami berdasarkan RKAS yang dibuat oleh mereka (Yayasan). Karena SPJ itu kan langsung ke Kemendikbud sesuai dengan RKAS,” ucapnya. Sementara itu, ketika dikonfirmasi, kepsek SDS dan SMPS Mitra Tajur Halang, Osias membantah keras tentang adanya dugaan penyelewengan dana BOS tersebut oleh dirinya. "Pak, guru-guru siapa saja disitu yang menggelar conference pers. Saya mau bantah tentang apa, bukan begini caranya pak mohon maaf saya nggak bisa bicara karena ada tempatnya untuk bicara. Ya silahkan saja karena kan punya hak masing-masing,” kilahnya.

Page 1 of 30 1 2 30

TERKINI

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.